VISI & MISI BP3K-RI

 VISI & MISI BP3K-RI  


Badan Pengawasan Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BP3K-RI) merupakan

Non Goverment Organization (NGO) yang berperan untuk memantau dan menampung aspirasi

segenap elemen masyarakat yang turut pula memantau: Kebijakan dan Peraturan Pusat serta

Daerah, Anggaran Publik atau Anggaran Keuangan Pusat dan Daerah. Sekaligus menyampaikannya

kepada pemilik amanah (Anggota Dewan di Pusat dan Daerah serta dan Pemerintahan didalamnya,

red) agar mampu berjalan dengan baik dan benar. Disamping melalui berbagai sarana informasi yang

ada.

BP3K-RI

Berada dalam barisan paling depan untuk terus melakukan pengawasan, pemantauan, investigasi,

monitoring, advokasi serta publikasi terhadap temuan-temuan penyalahgunaan Kebijakan dan

Peraturan serta Anggaran Publik atau Anggaran Keuangan Pusat dan Daerah tersebut sesuai Amanat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

LANDASAN HUKUM

Pasal 18 UUD 1945

Pasal 23 UUD 1945

Pasal 28 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi

UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

PP No.105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan APBD dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Perhitungan Daerah

PP No.21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PP No.104 Tahun 2000 tentang Dana Petimbangan

PP No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PP No.24 Tahun 2004 (sebagai pengganti PP No.110 Tahun 2000) tentang Kedudukan Keuangan dan

Protokoler DPRD


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TUJUAN BP3K-RI

Gambar
 Untuk mencapai tujuan, BP3K-RI akan melakukan kegiatan berikut: 1. Mengawasi dan mendorong pembentukan dan penerapan suatu strategi dan kebijakan nasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. 2. Mengembangkan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan upaya mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. 3. Mengembangkan pusat informasi yang akan mengumpulkan pengaduan masyarakat, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran publik di Indonesia mengenai dampak negatif korupsi serta manfaat positif yang bisa diperoleh dari keberadaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha yang bersih di Indonesia. 4. Mengembangkan program kampanye anti korupsi melalui media massa dan media komunikasi lainnya. 5. Memberi Perlindungan, menjalankan advokasi dan pendampinga...
Baca selengkapnya

TENTANG BP3K-RI

Gambar
  Badan Pengawasan Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BP3K-RI) lahir karena Semakin Lemahnya Penegakkan Supremasi Hukum dan Bahaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang sudah masuk kepada setiap sendi kehidupan bangsa tercinta ini, bahkan sama dan sebangun dengan Bahaya Komunis maupun Terorisme, hingga detik ini. Dengan dasar pemikiran dan kondisi yang sangat obyektif, serta apresiasi untuk Bangsa Tercinta yang selama ini terpendam. Maka, sebuah Lembaga yang sudah mengakar dari darah daging, didalam membangkit kan semangat Nasionalisme Berbangsa dan Bernegara yang Beradab. Sekaligus menjadi Mitra Strategis Pemerintah yang Kritis dan Independen, hal ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan.   Atas dasar inilah, maka pada Tanggal 01 April 2017, berbagai elemen masyarakat terpanggil untuk menjadi Sapu Kecil dari persoalan besar Nation and Character Building Bangsa Indonesia dalam hal Penegakkan Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Ne...
Baca selengkapnya